Surat itu datang pukul sembilan pagi, diantar staf kecamatan yang tak berani menatap mata Wening ketika menyerahkannya. Amplop cokelat, kop Dinas Kesehatan Kabupaten, dan di dalamnya satu lembar dengan kalimat yang sudah ia duga sejak menekan tombol kirim tiga hari lalu: pembebasan sementara dari tugas, terhitung sejak diterimanya surat ini, sehubungan dengan dugaan pelanggaran prosedur pelaporan dan penyebaran informasi tanpa izin instansi berwenang.
Ia membacanya dua kali di ruang kerjanya sendiri, di antara peta tiga warna yang belum sepenuhnya jadi, di antara tumpukan kuesioner yang masih menunggu diberi nomor. Tangannya tidak gemetar seperti yang ia kira akan terjadi. Yang datang justru semacam ketenangan aneh, ketenangan orang yang akhirnya melihat pukulan yang sudah lama ia tunggu.
"Ini bisa dilawan," kata Hendra, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang belum sempat diatur. "Ini bukan keputusan yang sah, Bu. Belum ada BAP, belum ada—"
"Sudah ada dasarnya, Hendra. Pasal pelanggaran disiplin pegawai. Mereka tidak perlu menunggu BAP untuk membekukan tugas." Wening melipat surat itu, memasukkannya kembali ke amplop dengan gerakan yang terlalu rapi, seolah kerapian bisa menahan sesuatu yang lain agar tidak ambruk. "Yang harus kita pikirkan bukan surat ini. Surat ini cuma awal."
Ia benar. Siang harinya telepon dari pengacara kecamatan—bukan pengacaranya, melainkan kuasa hukum yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten—memberitahukan bahwa laporan akan diajukan atas dugaan pencemaran nama baik institusi dan pembocoran data kesehatan tanpa izin. Suara di ujung telepon itu sopan, hampir ramah, seperti orang yang membacakan resep masakan, bukan ancaman pidana.
Wening menutup telepon dan duduk lama menatap dinding Puskesmas tempat peta itu tergantung. Titik-titik merah, biru, kuning—empat puluh tujuh hari kerja, ratusan kuesioner, dua kali turun ke gua, satu kali hampir tersesat di kegelapan bersama Hendra dan Parmin—semua itu kini bisa dilucuti hanya dengan selembar tuduhan hukum yang ditandatangani orang yang bahkan tak pernah menginjak dusun Ngepoh.
Dokter Bagas datang sore itu, masih berbau antiseptik dari ruang isolasi, dan berdiri di samping Wening tanpa bicara cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu jatuh karena ini, siapa yang pegang datanya?"
"Kau. Hendra. Yuni. Data sudah ada salinannya." Wening tidak menoleh. "Yang mereka mau bukan datanya. Data itu sudah lepas dari tangan mereka begitu sampai ke provinsi dan media. Yang mereka mau sekarang cuma aku—supaya yang lain takut."
Kabar berikutnya datang lewat Parmin, yang pulang dari mengantar sampel dengan wajah pucat dan tangan yang belum berhenti mengepal kemudian melepas kepalan itu berulang kali di sepanjang jalan. "Bu, saya lihat truk-truk Pak Haji di jalan menuju gua. Tiga truk. Bawa orang-orang yang bukan pekerja biasa."
"Bawa apa?"
"Enggak tahu, Bu. Ditutup terpal semua. Tapi saya dengar dari yang di pos ronda, katanya mau dipindahkan—alat-alat panen, mungkin juga sarangnya. Sebelum ada yang datang ambil sampel lagi."
Wening merasakan sesuatu mengencang di dadanya, bukan takut, melainkan hitungan cepat yang berjalan sendiri di kepalanya: kalau Haji Suparlan memindahkan atau memusnahkan bukti fisik di gua sebelum tim independen datang, rantai bukti reservoir bisa berlubang lagi, dan lubang itu akan dipakai untuk membantah semua yang sudah susah payah dirangkai sejak kuesioner rumah ke rumah pertama.
"Kita tidak bisa ke sana sekarang. Bukan wewenang kita lagi, secara resmi." Ia mengucapkannya pelan-pelan, seolah kata resmi itu getir di lidahnya. "Tapi dr. Larasati harus tahu malam ini juga. Sampel yang sudah di lab harus diamankan statusnya, dijadikan barang bukti resmi, sebelum ada yang bisa bilang datanya diragukan."
Yang paling mengejutkan datang justru dari arah yang tak diduga: Camat Sudrajat sendiri, yang muncul di Puskesmas menjelang magrib tanpa ajudan, tanpa pengawalan seremonial yang biasa menyertainya. Wajahnya kuyu, kerah kemejanya longgar, dan untuk pertama kali sejak Wening mengenalnya, Camat itu tidak duduk di kursi seolah kursi itu miliknya.
"Laporanmu sudah dibaca di kabupaten. Sampai provinsi." Suaranya rendah, nyaris berbisik, seperti orang yang takut didengar oleh dinding sendiri. "Broto sudah menelepon dua kali. Dia bilang ini bisa jadi urusanku juga, bukan cuma urusanmu."
"Memang begitu, Pak Camat. Sejak awal."
"Aku cuma mau bilang—" Camat Sudrajat berhenti, menelan sesuatu yang tampak pahit. "Aku tidak menyangka akan sejauh ini. Pekan Raya itu, aku pikir cuma soal ekonomi kecil-kecilan. Sekarang wartawan provinsi menelepon kantor kecamatan, dan aku tidak tahu harus jawab apa."
Wening menatapnya lama. Ada godaan untuk merasa menang, untuk menikmati keruntuhan kecil di wajah orang yang selama ini menekannya. Tapi yang muncul justru rasa dingin yang lebih besar: ini baru guncangan, bukan keputusan. Skors belum dicabut, ancaman hukum belum ditarik, truk-truk Haji Suparlan masih bergerak menuju gua dalam gelap, dan Pekan Raya—dengan panggung yang sudah mulai berdiri di alun-alun—masih menghitung mundur ke hari yang sama.
"Kalau begitu, Pak Camat," katanya akhirnya, "sebaiknya Bapak siapkan jawaban yang benar. Karena yang akan datang bukan cuma wartawan."
Malam itu, ketika Puskesmas sudah sepi dan hanya lampu di atas peta yang menyala, Wening menelepon dr. Larasati sekali lagi, mendiktekan nomor batch sampel satu per satu, memastikan setiap tabung punya jejak yang tak bisa dihapus siapa pun—termasuk oleh surat skors yang masih terlipat rapi di atas mejanya, menunggu keputusan berikutnya yang, ia tahu, belum akan datang dari pihaknya sendiri.